Ilustrasi (dok. twitter)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Seruan aksi damai dengan tagar Gejayan Memanggil yang akan digelar pada Senin (23/9/2019) siang ini mengundang perhatian dari sejumlah kampus di Yogyakarta.
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan & Alumni, Rohidin menyatakan, pada dasarnya pihak universitas tak melarang para mahasiswa untuk ikut aksi damai #GejayanMemanggil, selama sejalan dengan visi misi UII, dan tidak melanggar hukum
“Universitas mendorong Keluarga Mahasiswa (KM) UII untuk terlebih dahulu melakukan kajian secara matang dan memastikan pihak-pihak yang menjadi penanggung jawab kegiatan sebelum memutuskan mengikuti aksi,” kata Rohidin dalam pegumuman tertulis yang diterima kabarkota.com, Senin (23/9/2019).
Selain itu, pihaknya meminta DPM dan LEM UII sebagai penanggung jawab dan koordinator pengawalan aksi. “Jika poin-poin itu tidak diindahkan dan dipatuhi, maka Universitas melarang kepada Keluarga Mahasiswa UII untuk ikut serta pada aksi tersebut,” tegasnya.
Sementara Rektor Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta, Johannes Eka Priyatma secara tegas menyatakan bahwa pihaknya tak mendukung gerakan Aliansi Rakyat Bergerak tersebut sehingga aktivitas di kampus tetap berjalan seperti biasa. Alasan penolakannya, karena tidak ada kejelasan, baik tujuan maupun penanggung-jawab aksinya.
“Universitas Sanata Dharma tidak terlibat dan terikat secara institusional dalam gerakan tersebut,” ucap Johannes dalam surat edarannya tentang Aktivitas Aksi Gejayan Memanggil, tetanggal 22 September 2019.
Lebih lanjut Johannes menambahkan, pihaknya akan melakukan berbagai tindakan preventif yang diperlukan, guna menjamin keselamatan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan kampus. Baik, pada 23 September maupun setelahnya.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USD Yogyakarta, Arya Nugraha melalui Surat Maklumat No. 053/Presiden Mahasiswa/BEM USD/IX/2019 menegaskan bahwa pihaknya telah menarik diri dari Aliansi Rakyat Bergerak, per 22 September 2019, pukul 23.30 WIB.
“Kami mengimbau kepada seluruh mahasiswa Universitas Sanata Dharma untuk tidak ikut andil dalam aksi gerakan Gejayan Memanggil,” pintanya.
Penolakan atas aksi tersebut juga datang dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Rektor UGM, Panut Mulyono mengatakan, pada 23 September 2019 ini, aktivitas akadrmik di kampus tetap berjalan seperti biasa.
“Partisipasi terhadap aksi tersebut diminta untuk tidak melibatkan UGM dalam bentuk apapun, dan segala hal yang dilakukan atas aksi tersebut menjadi tanggung-jawab pribadi,” imbaunya.
Sebelumnya, dalam Kajian “Rakyat Bergerak: Mengajukan Klaim atas Ruang Publik”, Aliansi Rakyat Bergerak berpendapat bahwa pengaruh besar elit politik dan jaringan oligarki terhadap arah kebijakan
negara telah secara historis mempersempit ruang partisipasi masyarakat sipil.
Selain itu, rangkaian peristiwa politik dan lingkungan beberapa waktu terakhir juga merupakan ancaman serius bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya, mereka akan menyampaikan sejumlah tuntutan.
Pertama, mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP. Kedua, mendesak Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketiga, menuntut Negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di
Indonesia.
Keempat, mereka juga menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja.
Kelima, menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria. Keenam, mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Ketujuh, mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan
penangkapan aktivis di berbagai sektor.
Rencananya, aksi damai yang dimulai dari sejumlah titik akan melakukan longmarch menuju Gejayan, sekitar pukul 13.00 WIB. (Ed-01)
