YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Jogja Corruption Watch mendesak Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten, Kota, dan Provinsi agar mengumumkan nama-nama anggota dewan yang gemar membolos saat rapat-rapat digelar.
Desakan disampaikan oleh Koordinator pengurus harian JCW, Baharuddin Kamba, melalui surat yang ia layangkan ke BK DPRD, baru-baru ini.
“Meskipun kuorum, tapi kami tetap menyayangkan hal itu. Sebab kami menduga ketidakhadiran mereka itu karena lebih sibuk kampanye untuk Pileg,” kata Bahar, saat mendatangi kantor DPRD Kota Yogyakarta, baru-baru ini.
Menurutnya, ketidakhadiran para wakil rakyat itu berkaitan berdampak pada tanggung-jawabnya kepada konstituennya. Mengingat, rapat-rapat yang digelar oleh DPRD berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Untuk itu, pihaknya mengimbau agar mereka yang suka membolos dan masih maju sebagai caleg, maka tak layak untuk dipilih kembali.
“Suara kami sebagai rakyat ini kan “menggugat” ketidakadilan,” tegasnya.
Nama-nama para legislator yang sering mangkir rapat itu, pinta Bahar, semestinya diumumkan melalui media massa sehingga masyarakat luas mengetahuinya.
Berdasakan catatan JCW, pada saat Rapat Paripurna di DPRD Kota Yogyakarta, dari total 45 anggota dewan, hanya 27 orang yang hadir. Kondisi serupa juga terjadi di DPRD Gunungkidul, hanya 27 orang yang hadir dari total 45 anggota dewan. Sedangkan tingkat kehadiran anggota dewan di DPRD Bantul cukup memprihatinkan karena dari 45 anggota, hanya 19 orang saja yang hadir.
“Itupun sering molor dari jadwal yang sudah ditentukan karena harus menunggu kuorum,” sesal Bahar.
Sementara di sisi lain, JCW menganggap BK belum cukup punya taring untuk memberikan sanksi tegas kepada mereka. Bahkan, ruangan BK sendiri kosong saat pihaknya datang untuk menyampaikan surat tersebut. Mereka tidak hadir tanpa alasan yang jelas. (Ed-01)
