JAKARTA (kabarkota.com) – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar tidak sependapat terkait penyebutan masa transisi pemerintahan menuju pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Terlebih dalam hal penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Apa yang harus ditransisikan? Dimasa pemerintahan SBY gak ada yang jalan (kasus penanganan HAM-red)," kata Haris ketika dihubungi kabarkota.com.
Haris mengatakan, pada masa pemerintahan SBY, penanganan kasus HAM tidak ada yang terselesaikan. Untuk itu, lanjutnya, diperlukan adanya perbaikan secara menyeluruh dan bahkan memulainya dari titik awal.
Perbaikan itu, kata Haris, dimulai dengan pemahaman apa itu HAM oleh presiden terpilih, Joko Widodo. Kemudian dilanjutkan dengan perbaikan para pejabat menteri dan jajaran penegak hukum.
Menurut Haris, perlindungan HAM tak hanya pada kasus masa lalu akan tetapi juga meliputi perlindungan terhadap kelompok minoritas hingga pelindungan HAM di sektor ekonomi.
"Jaksa Agung, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan Menkopolhukam harus paham secara utuh apa itu kemanusiaan dan berani untuk bertindak tegas," kata dia. Sementara Kepolisian dan TNI yang tidak otomatis berganti kepemimpinan juga harus kembali didorong untuk terlibat lebih dalam hal perlindungan HAM.
Pihaknya juga menyarankan, untuk jabatan kementerian dan penegak hukum yang ada kaitannya dengan HAM harus diisi oleh orang yang tepat. Mereka yang menjabat mesti bebas dari keterlibatan kasus pelanggaran HAM.
"Mereka yang terlibat tidak layak menjabat," ujarnya. "Permasalahan HAM ini masalah yang serius, bukan kepentingan politik," tegas Haris. (kim/jid)
