SLEMAN (kabarkota.com) – Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) buka suara terkait interupsi dan ‘pengusiran’ terhadap sejumlah menteri dan Wakil Menteri (Wamen) yang menjadi pembicara dala forum diskusi tentang Pancasila di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, pada 15 Juni 2026 lalu.
Salah satu mahasiswa UGM, Sarah mengungkapkan, aksi tersebut sebagai bentuk ekspresi ketidakpercayaan mahasiswa terhadap pemerintah, karena berulang kali justru menyusahkan rakyat.
Sarah mengaku, para mahasiswa mendapatkan informasi tentang kedatangan para pejabat negara ke GIK UGM, dalam hal ini Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryanto itu dari unggahan di berbagai platform media sosial.
“Kami yang sudah muak lantas berkumpul dan menolak tinggal diam,” tegas Sarah dalam pernyataan sikapnya, di UGM, pada Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, forum itu sekadar ajang pamer ‘pencapaian pemerintah’ yang diwadahi dalam bentuk diskusi. Sementara faktanya, kekerasan yang dilakukan pemerintah terlihat begitu jelas, seperti kasus korupsi, penggusuran, dan penangkapan terhadap sejumlah aktivis.
“Kami perlu tekankan bahwa mahasiswa UGM tak pernah anti terhadap dialog maupun diskusi,” sambung Sarah.
Kemarahan mahasiswa UGM di GIK, lanjut Sarah, dipicu oleh sejumlah hal. Salah satunya di bidang ekonomi, karena dalam beberapa waktu terakhir terjadi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat hingga menembus Rp 18 ribu/ dolar AS.
Sarah menilai, tekanan nilai tukar rupiah itu dipicu oleh disiplin fiskal yang setiap hari semakin kendor, dan proyek-proyek mercusuar yang nir-manfaat. Imbasnya, defisit APBN kian mengkhawatirkan. Misalnya di Bulan Mei, defisit APBN menyentu Rp 180,4 Triliun. “Defisit yang semakin melebar ini membuat ruang fiskal semakin sempit untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang sedari awal sudah dipotong alokasi anggarannya oleh pemerintah,” sesalnya.
Puncaknya, Sarah menekankan bahwa hanya lima hari sebelum aksi kami di GIK, Pertamina menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax sebesar 32 persen menjadi Rp16.250 per liter. Pemerintah berkilah bahwa BBM subsidi tidak naik. Namun, kenaikan Pertamax berpotensi mendorong migrasi konsumen ke Pertalite.
“Lingkaran setan semacam ini yang dapat mempercepat kebangkrutan negara,” anggapnya.
Selain itu, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal juga terjadi. Sarah menyebut, sedikitnya hingga kini 88.519 orang terkena PHK sepanjang tahun 2025. Angka tersebut meningkat 13,5 persen dibandingkan tahun 2024. Namun di sisi lain, pemerintah justru menggelontorkan uang triliunan rupiah ke sejumlah kementerian, di tengah kondisi masyarakat yang ‘tercekik’ oleh keadaan.
Untuk itu dalam pernyataan sikapnya tersebut, mahasiswa UGM mendesak rektor sebagai representasi kampus sebagai lembaga akademik turut menunjukkan sikap dan keberpihakannya terhadap fakta-fakta yang sudah terlihat jelas.
“Tegaskan bahwa UGM tidak lagi percaya pada pemerintahan prabowo-gibran yang telah berulang kali secara jelas menunjukkan ketidakberpihakannya pada rakyat,” pintanya. UGM sebagai institusi semestinya secara penuh juga mendukung segala bentuk perjuangan rakyat yang kini sedang berusaha mengambil kembali hak-haknya yang telah dirampas.
Sebelumnya pada 15 Juni malam lalu, puluhan mahasiswa UGM melakukan aksi interupsi dan pencegatan Pejabat negara, di GIK UGM. Mereka mendatangi forum diskusi yang menghadirkan sejumlah menteri dan wakil menteri Prabowo – Gibran, yakni Nusron Wahid, Sudaryono, dan Budiman Sudjatmiko. (Ed-02)
