Mempertanyakan Keistimewaan Yogyakarta

Erlanto Wijoyono saat menyampaikan materi dalam diskusi "Masihkah Yogya Istimewa?" di Hall Fakultas Hukum UII (14/9/2016) (Anisatul Umah/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com)- Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam beberapa aspek. Salah satu simbolnya adalah keraton yang memiliki sistem pemerintahan.

Dengan predikat keistimewaannya, Yogyakarta pun  memiliki undang-undang keistimewaan yang mengatur monopoli tanah di Yogyakarta.

“Label keistimewaan digunakan untuk memanipulasi eksploitasi sumber daya. Dikemas dengan keistimewaan,” ungkap Erlanto Wijoyono dalam diskusi Masihkah Yogya istimewa? di Hall Fakultas Hukum UII (14/9/2016).

Erlanto menggambarkan kondisi objektif Yogyakarta di mana perubahan  secara masif terasa dalam kurun waktu 3-4 tahun terakhir. Lalu, tambah Erlanto, warga mau tidak mau harus tetap menerima pembangunan sebagai salah satu mesin ekonomi. Yogyakarta memiliki daya tawar saing dalam dua aspek, pendidikan dan pariwisata.

Baca Juga:  Pimpinan Baru DPD KAI DIY Terpilih, ini Tantangan yang Dihadapi

“Proses itu tidak hanya diserahkan pada warga, tapi dibuka kran investasi, karena paradigma pemerintah kini adalah paradigma investasi,” ungkapannya.

Erlanto menyayangkan, ada banyak regulasi secara jangka panjang yang tidak menjamin ruang hidup masyarakat. Dengan banyaknya investasi yang masuk, menurutnya justru menjadi gayung bersambut oleh pemerintah sebagai penguasa kultural di Yogyakarta.

“UU keistimewaan memang ada pengakuan, namun yang saya maknai keistimewaan adalah hal yang lebih substansial. UU keistimewaan tidak hanya membahas sejarah politik saja, namun juga di dorong ke kehidupan warga,” paparnya.

Baca Juga:  Polda DIY Amankan 3 Tersangka Penambangan Ilegal di Bantul

Erlanto mencontohkan permasalahan yang ada di Yogyakarta seperti banyaknya pembangunan hotel yang membuat Yogyakarta krisis air. Selain pembangunan hotel, permasalahan lain yang ada di Yogyakarta adalah intoleransi dan penggusuran di beberapa tempat.

“Suatu ruang kota yang baik harus bisa mendapatkan kebaikan layanan publik, sehingga sangat lucu jika alasan pembenahan ruang publik justru diutamakan pada wisatawan saja, bukan untuk warga,” tegasnya. (Rep-04/Ed-01 )

Baca Juga:  Atasi Fenomena Politik Transaksional, Biaya Politik perlu Diturunkan