Ilustrasi (Sutriyati/kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Wuryadi mengatakan penerapan sistem pendidikan di Indonesia tidak bisa dengan sentralistik. Hal itulah yang Wuryadi lihat dalam penerapan Kurikulum 2013 yang kemudian kebijakan tersebut dibatalkan.
Menurutnya, luasan wilayah Indonesia yang memiliki ribuan pulau memiliki situasi sekolah yang beragam. Mulai dari kondisi guru, siswa, hingga sosial-budayanya.
"Misalnya di Papua dan Kalimantan. Tidak mungkin mereka bisa mempersiapkan seperti di Jakarta dan Yogyakarta," kata Wuryadi kepada kabarkota.com melalui sambungan telepon, Sabtu (6/12).
Wuryadi menceritakan, awal tahun 2014 lalu, ia mendapatkan laporan dari salah satu kepala sekolah di Bantul, Yogyakarta baru akan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). "Masak dari 17 ribu pulau mau dianggap sama," katanya.
Ia menambahkan, pada KTSP yang sudah berjalan sekian tahun pun masih terjadi kelemahan. Kelemahan itu terletak pada sistem pembelajaran yang berpusat pada guru. Akibatnya, gurulah yang harus menjadi aktif, kreatif, dan dominan dalam pembelajaran.
Saran dia, apabila dikembalikan pada KTSP, pembelajaran harus diubah menjadi student center. Artinya, pembelajatan berpusat pada peserta didik dan bukan hanya menjadi obyek pembelajaran.
"Sistem harus ada evaluasi. Tidak mungkin sistem dianggap layak jika tanpa ada evaluasi dari sistem yang sebelumnya," kata dosen Pascasarjana Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta, ini.
Ssebelumnya, secara resmi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Rasyid Baswedan telah mengumumkan pembatalan penerapan kebijakan Kurikulum 2013 di beberapa sekolah, Jumat (5/12) lalu. Kebijakan tersebut diambil setelah sebanyak 11 orang tim melakukan evaluasi kurikulum itu. Sementara, Penerapan Kurikulum 2013 hanya dilakukan pada sekolah yang telah memiliki kesiapan dari 6000 sekolah yang sudah ditunjuk.
AHMAD MUSTAQIM
