SLEMAN (kabarkota.com) – Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito mengatakan reforma agraria dan Undang-undang Desa menjadi tugas penting bagi pemerintahan Jokowi-JK. Masyarakat desa saat ini semakin tertinggal. Hanya segelintir elit di pedesaan yang bisa menikmati pembangunan.
Menurut Arie, Reforma agraria hukumnya wajib, dan komitmen tersebut menjadi jembatan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim. "Agraria untuk memperkuat negara maritimnya," kata Arie di UGM Selasa (26/8).
Arie yakin program Jokowi terkait reforma agraria mempunyai peluang besar untuk terlaksana. Karena itu ia mengusulkan program tersebut perlu dikawal berkaitan road map yang akan dituju.
"Kelemahannya tidak ada leadership dalam pelaksaannya. Tantangannya bagaimana merumuskan program tersebut supaya betul-betul sampai tujuan," tutur Arie.
Budiman Sudjatmiko, anggota DPR RI dari PDIP menuturkan, masyarakat desa semestinya tidak hanya diajarkan masalah administrasi. Hal penting yang perlu diajarkan adalah belajar berpolitik dengan baik agar bisa memberikan kritikan.
"Belajar politik jangan hanya saat pemilu. Dalam kehidupan bermasyarakat berpolitik juga penting," kata dia.
Bambang Hudayana, Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM mengatakan, kebijakan reforma agraria dan UU Desa di pemerintahan Jokowi-JK harus dikawal rutin. Pengawalan bisa dilakukan dalam jangka waktu setiap enam bulan sekali.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Petani Indonesia (SPI) Bantul, Sumantoro menambahkan, sejauh ini, agenda reforma agraria selalu ada dalam setiap pemilu dan kebanyakan baru tataran diskusi. Menurutnya, perlu adanya dorongan untuk bagaimana mengaplikasikan program tersebut.
Ia menyontohkan dalam hal cocok tanam yang dilakukan petani, pemerintah kurang berperan aktif. Akibatnya, tidak ada kekompakan dalam bercocok tanam. "Dibiarkan petani berjalan begitu saja," kata dia. (kim/jid)
