Jumpa pers terkait somasi terbuka ARDY kepada Gubernur DIY, pada 19 Januari 2021 (dok. AJI Yogyakarta) YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) menilai, Pemda DIY sama sekali tak mengerti dan menguasai hukum. Penilaian tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X yang mempersilakan ARDY mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata […]
Suasana persidangan di PTUN Yogyakarta, Kamis (4/5/2017). (sutriyati/kabarkota.com) YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Para buruh dari Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) kalah dalam gugatan melawan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, Kamis (4/5/2017). Majelis Hakim yang diketuai Umar Dani memutuskan, gugatan pembatalan SK Gubernur DIY No 235/KEP/2016 tentang Penetapan Upah Minimum […]
Saksi Ahli Ketenagakerjaan UGM, Ari Hernawan tengah memberikan pemaparan dalam sidang gugatan UMK DIY 2017, di PTUN Yogyakarta, Kamis (13/4/2017). (Sutriyati/kabarkota.com) BANTUL (kabarkota.com) – Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY No 235/KEP/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2017 telah digugat oleh Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), sejak 19 Januari 2017, dan disidangkan di Pengadilan Tata […]
Para penggugat SK Gubernur DIY tentang Penetapan UMK 2017, di PTUN Yogyakarta, Kamis (19/1/2017). (sutriyati/kabarkota.com) YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Delapan buruh dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), Kamis (19/1/2017), mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta. Kedelapan orang itu adalah Dinta Julian Sukma (Ketua Sekolah Buruh Yogyakarta), Suharto (Ketua FSP […]
Jumpa Pers PPLP di kantor LBH Yogyakarta, Selasa (7/6/2016). (sutriyati/kabarkota.com) YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Tiga Petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo, yakni Suparno, Karmiyo, dan Suparmin mengaku enggan memenuhi empat kali panggikan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta terkait gugatan yang diajukan pihak Kadipaten Pakualaman terhadap Badan Pertanahan Negara (BPN) Kulon […]
Ilustrasi: Proses pembangunan apartemen Uttara di kawasan Jalan Kaliurang Yogyakarta (Sutriyati/kabarkota.com) YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Paguyuban Warga Karangwuni Tolak Apartemen Uttara (PWKTAU) menyesalkan keputusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta yang memberikan tenggat waktu satu minggu untuk penyampaian eksepsi dari tergugat intervensi, pada persidangan kedua yang digelar Senin (18/1/2016) atau hari ini. “Sejujurnya kami […]
