YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Opsi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung yang saat ini sedang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dinilai akan sulit memasukkan kandidat calon kepala daerah yang berkualitas baik.
Penilaian itu datang dari Direktur Eksekutif IndoStrategi, Andar Nubowo saat ditemui wartawan di kantor PP Muhammadiyah, 11 September 2014.
Andar berpendapat, dengan Pilkada langsung sebenarnya memungkinkan masyarakat untuk memilih calon-calon pemimpin yang baik, seperti Ridwal Kamil, Tri Rismaharini, dan Joko Widodo.
“Kalau Pilkada langsung akan sangat susah menemukan sosok seperti mereka, karena mengedepankan politik elit dan transaksional,” anggap Andar.
Pihaknya juga tidak setuju dengan anggapan sebagian kalangan bahwa Pilkada tak langsung akan menekan kecurangan-kecurangan, seperti money politic dan konflik sosial pasca pungut hitung. “Itu juga tidak menjamin,” tegas dia.
Hanya saja, ucap Andar, proses check and balance antara eksekutif dan legislatif ketika memang nantinya UU Pilkada diketok palu tetap akan bisa berjalan baik, jika koalisi masing-masing kubu tetap solid dan mereka benar-benar bekerja untuk rakyat.
Oleh karena itu, jika ingin memperbaiki Proses Pilkada supaya lebih berkualitas, sambung dia, maka yang semestinya dilakukan pemerintah adalah memperbaiki sistemnya. Ia mencontohkan, dengan Pilkada serentak atau e-vote tetapi dengan tetap menerapkan Pilkada langsung.
“Ke depan itu harusnya berpikir ke sana (serentak atau e-vote) tetapi jangan berjalan mundur,” harap Andar.
Revitalisasi partai politik, khususnya dalam proses rekrutmen kader dan pendidikan politik kepada masyarakat juga menjadi hal yang semestinya dilakukan dalam memperbaiki sistem Pilkada ke depan. (tria/aif)
