Ini Catatan Evaluasi Pilkada 2015

Seminar Nasional: Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2015, di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Sabtu (23/4/2016). (Sutriyati/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Proses penyelenggaraan Pilkada 2015 yang digelar serentak untuk pertama kalinya secara umum telah usai. Namun, sejumlah pihak, termasuk penyelenggara Pemilu memiliki beberapa catatan evaluasi menyangkut pesta demokrasi di tingkatan daerah tersebut.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik menyebutkan, dari 269 daerah yang menggelar Pilkada serentak 2015, lima daerah diantaranya sempat ditunda karena adanya putusan pengadilan.

“Putusan pengadilan itu terbit satu hari sebelum pemungutan suara digelar,” ungkap Husni dalam Seminar Nasional: Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2015, di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Sabtu (23/4/2016)

Baca Juga:  Kominfo Blokir akun Instagram @tni_indonesia_update

Kelima daerah yang dimaksud, yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Pematang Siantar, Simalungun, Fak-Fak, dan Kota Manado.

Dari lima daerah itu, lanjut Husni, empat diantaranya telah tuntas, sedangkan satu daerah yakni Pematang Siantar hingga kini belum selesai.

“Lima daerah itu menjadi catatan kami terkait keserentakan yang seharusnya tidak diulang,” ucapnya. Selain itu juga menyangkut pelantikan pasangan kepala daerah yang tidak dilantik secara serentak.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Nasrullah menilai bahwa pemerintah tidak memiliki grand design Pilkada, sehingga semuanya disorientasi dan tidak ada standar yang jelas. Hal itu, menurutnya, terbukti dari tidak adanya pengaturan tentang norma penegakan sanksi untuk pelanggaran politik uang karena tidak diatur sama sekali pada peraturan Pilkada saat ini.

Baca Juga:  Dekan Fisipol UGM Tanggapi Petisi Aliansi UGM untuk Tragedi 1965

“Kendala yang dihadapi sekarang bukan di level KPU tadi di level pemerintah,” anggapnya.

Pilkada serentak dengan sistem sentralistik itu, lanjut Nasrullah, juga membuat parpol peserta Pemilu terkesan tidak siap. “Belum lagi masalah dualisme kepengurusan,” sebutnya.

Sementara, Suhartoyo selaku Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengakui, pelaksanaan Pilkada serentak 2015 masih banyak menyisakan persoalan yang harus dilakukan pembenahan, termasuk di MK.

Pihaknya mencontohkan masih banyaknya pemohonan sengketa Pilkada di MK yang tidak memahami secara benar tenggat waktu pengajuan 3 x 24 jam itu dihitung setelah proses perhitungan suara atau setelah rekapitulasi suara dari KPU. “Akibatnya, banyak yang terlambat mengajukan,” sesalnya.

Baca Juga:  Forum BEM DIY tak Gabung Aksi 121, Ini Alasannya

Sedangkan Zaenal Arifin Mochtar, Direktur Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi FH UGM, lebih menyoroti pada anggaran Pilkada yang dibebankan pada daerah sehingga banyak daerah yang belum menyiapkan anggaran tersebut. “Di beberapa daerah, anggaran Pilkada itu menguras habis Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat,” ujarnya.

Masalah data pemilih, sebut Zaenal, juga menjadi PR bersama, antara Kemendagri dan BPS. “Ini bukan soal Indonesia tidak mampu, tapi tidak mau,” tegasnya. (Rep-03/Ed-03)