Oleh Achmad Munjid
Debat capres putaran kedua berjalan cukup menarik. Kedua kandidat bermain sportif dan mencetak gol-gol yang patut diacungi jempol.
Saya ingin berbagi beberapa “catatan penonton”. Siapa tahu ada manfaatnya.
Pertama soal aturan main dan moderator. Sejak debat putaran pertama, aturan permainan debat terlalu ribet, bertele-tele, bahkan norak. Memang aturan main harus ketat untuk memastikan fairness (keadilan), efisiensi waktu dan efektifitas forum agar masing-masing kandidat bisa mendemonstrasikan kualitas kepemimpinan kepada publik secara maksimal. Tapi itu tidak berarti detil prosedur harus dipertontonkan di depan umum, seperti undian pertanyaan, amplop yang masih disegel dll. Debat capres bukan lomba cerdas cermat P4.
Prosedur yang bertele-tele justru memperlihatkan bahwa KPU sebagai pengelola kurang percaya diri. Serba takut disalahkan. Selain membuat keseluruhan debat jadi kaku dan jadi mirip upacara, akibat formalisme yang lebai substansi debat kadang harus dinomorduakan. Bandingkan dengan debat capres di negara-negara lain yang berjalan efisien, efeketif, elegan dan enjoyable!
Ini terkait dengan peran, kemerdekaan dan otoritas moderator. Moderator idealnya adalah tokoh publik yang dikenal luas menguasai isu-isu besar yang menjadi topik perdebatan dan memiliki perspektif berimbang, tidak partisan. Itulah sebabnya, di negara-negara seperti AS, Perancis dan Inggris, moderator debat capres kebanyakan adalah wartawan handal yang sangat berpengalaman dan memahami substansi persoalan. Moderator adalah pemandu. Ia bukan hanya pembaca pertanyaan dan pengatur waktu (timer).
Dalam perkara sebesar dan sepenting kompetisi calon pemimpin negara, mestinya moderator bukan cuma sibuk mengatur waktu. Moderator bukan pertama-tama menjadi timer untuk memaksa seorang kandidat berhenti bicara: “waktu habis, waktu habis…” atau memaksa untuk bicara lebih banyak: “masih ada waktu, apakah ada yang mau ditambahkan….?” atau menenangkan penonton (yang memang kerap norak itu!). Moderator kemarin samasekali tidak diberi kewenangan dan kemerdekaan untuk memberi arah agar perdebatan lebih fokus dan substansi isu tereksplorasi secara tajam sehingga visi, gagasan dan keunggulan masing-masing kandidat bisa muncul lebih cemerlang.
Poin kedua adalah mengenai kejelasan pijakan nilai ideologis dan keluasan perspektif. Sejarah bangsa yang kaya sebagai latar belakang dan situasi global yang sangat menantang sebagai latar depan nyaris tidak muncul dalam perdebatan. Selain jadi tampak “lepas konteks”, akibatnya kedua kandidat lebih banyak berputar-putar adu strategi teknis tanpa mengungkap prinsip-prinsip ideologis yang mestinya menjadi pertaruhan lebih mendasar dalam perdebatan. Padahal peluang-peluang untuk itu cukup banyak tersedia.
Saya menunggu ungkapan dari kandidat capres yang kurang lebih begini: “Pertanyaan fundamental dalam pilpres ini adalah…. “ yang menjadi dasar tawaran kebijakan unggulannya. Kedua kandidat sama-sama selalu mengedepankan keberpihakan kepada rakyat. Tetapi nama Bung Karno, Bung Hatta atau para pendiri bangsa ini, atau gagasan-gagasan para pendahulu soal itu tidak pernah dirujuk. Rujukan terhadap gagasan cemerlang dari masa lalu sebagai inspirasi atau peristiwa kelam dari masa silam supaya tidak terulang tidak terdengar. Ketika bicara energi, lingkungan, impor, unicorn dll, peta dan konstelasi geopolitik global yang menjadi setting serta bagaimana kebijakan yang ditawarkan seorang kandidat akan memiliki posisi strategis bagi kepentingan nasional juga tidak begitu tampak.
Perdebatan tentu akan lebih mendalam dan mencerahkan jika dalam mengkritik kebijakan Jokowi tentang impor, utang luar negeri, pengelolaan hutan, infrastruktur dll, misalnya, Prabowo bukan cuma menyatakan tidak setuju secara teknis atau menunjukkan kegagalan teknis. Tapi ia sekaligus juga mengungkap apa problem moral dan ideologis kebijakan-kebijakan itu dan bagaimana semua itu bertentangan secara serius dengan cita-cita kehidupan bangsa yang diyakininya.
Begitu juga sebaliknya, dengan angka-angka yang solid (sebagian sudah disebut), Jokowi perlu membuktikan bahwa kebijakan yang telah ditempuhnya adalah pelaksanaan amanat konstitusi dan cita-cita para pendiri bangsa, yakni mewujudkan keadilan sosial melalui keberpihakan yang nyata terhadap kelas menengah dan rakyat bawah dan bahwa tawaran kebijakan Prabowo (cukup tergambar jelaskah tawaran kebijakannya?) adalah pilihan yang terutama akan lebih menguntungkan segelintir elit saja.
Poin ketiga, selain data dan angka yang solid, para kandidat perlu menyampaikan dengan cara yang sederhana dan lugas agar data itu ‘bunyi’ dan mudah dipahami publik. Janji Prabowo untuk menurunkan harga, menaikkan gaji pegawai, menyediakan kebutuhan pupuk memang terdengar sangat menarik. Tetapi jika ia tanpa dibarengi dengan gambaran bagaimana itu semua mau diwujudkan, dengan cara apa, darimana sumber dananya dan kenapa itu tidak dilakukan sekarang, publik akan kesulitan menangkapnya. Begitu juga, bagaimana kalkulasi infrastruktur Jokowi? Dengan biaya pinjaman luar negeri berapa, dalam jangka waktu berapa lama, proyek infrastruktur akan mendongkrak produktivitas ekonomi nasional yang menguntungkan rakyat bawah dan tidak justru mempertajam ketimpangan yang sudah ada?
Sekadar contoh, di AS, model perpajakan, pendidikan murah dan sistem jaminan kesehatan bukan cuma merupakan topik perdebatan teknis kebijakan. Di balik model tawaran kebijakan yang berbeda adalah kontestasi prinsip moral yang sangat serius sebagai pertaruhan utama. Kandidat presiden Partai Demokrat, misalnya, memiliki tawaran kebijakan biaya kuliah murah dengan skema yang sudah disiapkan. Juga jaminan kesehatan yang luas. Dengan kesempatan pendidikan yang sama dan kesehatan yang baik, setiap warga negara akan memiliki akses yang setara terhadap peluang menuju sukses. Tetapi untuk mewujudkan pendidikan murah dan jaminan kesehatan yang luas itu, Pemerintah membutuhkan dana amat besar. Dari mana? Orang-orang kaya yang selama ini telah menikmati berbagai privilege melimpah harus membayar pajak besar. Siapa yang menerima lebih banyak harus menyumbang lebih banyak!
Bagi Republikan, persis di sinilah persoalannya. Orang-orang kaya itu adalah tulang punggung ekonomi masyarakat. Jangan sampai mereka terlalu dibebani pajak besar, supaya bisnis mereka berjalan normal. Jika bisnis normal, ekonomi lancar. Dengan begitu lapangan kerja akan terbuka dan kaum buruh juga mendapat upah yang baik. Dengan upah yang baik, mereka akan bisa mengirim anak-anak kuliah dan membeli asuransi kesehatan sendiri. Negara tidak perlu repot-repot memberi subsidi yang justru akan berakibat meruntuhkan seluruh sendi ekonomi. Pajak yang tinggi bagi pengusaha untuk menyediakan kuliah murah dan jaminan kesehatan bagi semua orang adalah solusi yang akhirnya justru akan merugikan semua pihak, berbahaya!
Di Amerika, para kandidat memperdebatkan tawaran kebijakan secara teknis, tapi yang menjadi pertaruhan utama adalah prinsip-prinsip ideologis dan moral yang berbeda. Jika kita menggali sejarah, itulah juga jenis perdebatan yang dulu digumuli tokoh seperti Sukarno, Hatta, Sjahrir dll.
Poin keempat, di mana wajah manusia nyata yang bergumul dalam problem sehari-hari yang hendak dilayani oleh tawaran kebijakan capres-capres ini? Jika politik mau ditempatkan sebagai bagian nyata dari kehidupan sehari-hari, perdebatan kebijakan itu harus ditampilkan secara nyata melalui contoh pengalaman yang dekat dan kongkret. Ketika mengkritik Jokowi, Prabowo perlu memilih contoh representative yang telah ditemukannya selama keliling berkampanye, contoh nyata yang tipikal dan banyak orang bisa langsung “menghubungkan diri” sebagai bagian dari wajah Indonesia, untuk memperlihatkan betapa kebijakan yang ada sekarang sebetulnya samasekali tidak berpihak kepada rakyat, misalnya.
Begitu juga, Jokowi perlu mengangkat contoh tipikal representative yang membuktikan keberpihakan kebijakannya terhadap rakyat bawah. Bahwa apa yang dilakukannya telah terbukti mengangkat kehidupan ekonomi dan martabat petani, pedagang kecil, nelayan, guru dll. Ia perlu menyebut contoh kongkret sebagai highlight untuk memperlihatkan bukti keberhasilan kebijakan yang dijalankannya. Dengan contoh tadi, perdebatan teknis kebijakan yang berakar pada prinsip-prinsip ideologis dan moral bisa menemukan wajah manusia yang nyata dan menyapa setiap warga negara. Politik menjadi lebih relevan, penting dan hidup! (Ed-02)
Achmad Munjid
Dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM
