Ilustrasi (Indonesia-baru.liputan6.com)
JAKARTA (kabarkota.com) – Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla (JK) membantah anggapan bahwa pemerintah berusaha mencampuri permasalah intern di tubuh partai Golongan Karya (Golkar). Bantahan itu disampaikan JK usai menghadiri peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI 2014, di Istora Senayan Jakarta, Kamis (27/11).
Meski begitu, JK mengaku telah bertemu dengan wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, di kediaman wapres, untuk membicarakan kondisi terakhir partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Kami membahas kondisi terakhir Partai Golkar dan solusi terbaik untuk menjaga keutuhan partai tersebut,” kata JK kepada wartawan.
JK juga menyanggah terkait isu larangan Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Pulau Dewata.
“Pemerintah hanya melihat dari sudut keamanan saja, mengingat Bali adalah kota pariwisata. Apa jadinya kalau di Bali terjadi kerusuhan dan ada massa bawa parang. Apa kata dunia internasional," ungkapnya.
Mantan ketua PMI ini juga berharap agar kedua pihak dalam partai itu mencari jalan tengah, sehingga bias menyelesaikan masalah secara demokratis.
Sebelumnya, sejumlah media melansir Menteri Koordinator Politik Hukum (Menko Polhukam) dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno meminta jajaran Polri, untuk tidak mengeluarkan ijin penyelenggaraan munas tersebut. Tedjo berdalih, hal tersebut untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat Musyawarah Nasional (Munas) ke IX Partai Golkar, di Bali pekan depan. (Antara)
