Pancasila Dinilai Kurang “Menyentuh” Personal

Peluncuran Buku karya Elwin Tobing bertajuk “Indonesian Dream”, di UNY, 24 Agustus 2018.(sutriyati/kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Selama ini Pancasila masih cenderung berfungsi sebagai ideologi yang mengatur ketatanegaraan, sehingga kurang menyentuh secara personal. Penilaian tersebut sebagaimana disampaikan Presiden Inadata Consulting dari California, Amerika Serikat, Elwin Tobing.

Padahal, menurutnya, Pancasila seperti yang dirumuskan oleh Soekarno dan para pendiri bangsa ketika itu, sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk mengatur ketatanegaraan saja, melainkan juga menyangkut cita-cita manusia dan bangsa Indonesia, serta sistem nilai guna mencapai cita-cita tersebut.

Baca Juga:  Jadwal Pemadaman Listrik di DIY per 5 Maret 2019

“Pancasila sebagai suatu cita-cita atau impian sifatnya menjadi personal, tidak hanya menekankan negara atau bangsa,” kata Elwin, saat meluncurkan buku karyanya bertajuk “Indonesian Dream”, di UNY, 24 Agustus 2018.

Ia mencontohkan, ketika seseorang mendengar Pancasila, maka yang terlintas dibenaknya tidak lagi sekedar Bhinneka Tunggal Ika, melainkan impian untuk menjadi manusia yang berdaulat, dengan syarat merdeka, berkeadilan, dan berpengetahuan. Caranya, dengan mengembangkan modal spiritual, sosial, dan kemanusiaan.

Baca Juga:  Mahasiswa UMY Ciptakan Alat Peringatan Air pada Pompa Berbasis Tenaga Matahari

“Dengan begitu, Bhinneka Tunggal Ika tak sekedar menjadi slogan lagi, karena akan terbangun dengan sendirinya,” ucap Elwin.

Pada kesempatan ini, Guru Besar UNY, Wuryadi juga berpendapat bahwa hingga saat ini, kalangan pelajar, mahasiswa, bahkan para menteri sekalipun tidak memahami ciri-ciri keindonesiaan dan Pancasila.

Sebenarnya, lanjut Wuryadi, dulu ketika Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masih dipegang Mahfud MD, sempat ada kerjasama antara MK, MPR, dan beberapa Pusat Studi Pancasila untuk merumuskan secara bertahap, bagaimana agar Pancasila dan keindonesiaan itu bisa dimengerti masyarakat.

Baca Juga:  Soal Tuduhan Makar dalam Rencana Aksi 212, Ahli Hukum UII: Itu harus Dibuktikan

“Sekarang, ketua MK dan MPR sudah ganti, sehingga Pusat-pusat Studi Pancasila kehilangan cantelan,” sesalnya. (sutriyati)