Presiden semestinya minta maaf soal Archandra

Ilustrasi (youtube.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi Universitas Islam Indonesia (PSHK UII) Yogyakarta, Anang Zubaidy berpendapat, Presiden, Joko Widodo (Jokowi) semestinya meminta maaf kepada publik terkait kesalahannya mengangkat Menteri ESDM, Archandra Tahar yang tersangkut kasus dwi kewarganegaraan dan akhirnya dicopot dari jabatannya, Senin (15/8/2016) kemarin.

“Presiden semestinya minta maaf karena telah memberikan preseden buruk dalam penyelenggaraan negara,” kata Anang saat dihubungi kabarkota.com, Selasa (16/8/2016).

Dari sisi Hukum Tata Negara, lanjut anang,  pengangkatan Archandra tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan bukan lagi Warga Negara Indonesia (WNI), sejak menerima kewarganegaraan negara lain. Sedangkan dari sisi hukum administrasi negara, ada presiden sebagai pejabat Tata Usaha Negara (TUN) tidak menerapkan asas kehati-hatian. Menurutnya, keputusan Tata Usaha Negara yang melanggar prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik bisa dibatalkan.

Baca Juga:  Bangkitkan Ekonomi, Pemkot Yogyakarta Anggarkan 100 Miliar

“Tindakan Presiden yang mencopot Archandra sudah tepat. Artinya,  Presiden telah membatalkan sendiri keputusan yang dibuatnya sendiri,” anggap pengamat hukum tata negara UII ini..

Dalam perspektif ketatanegaraan, sebu Anang, pengangkatan Archandra adalah pelanggaran terhadap UU Kementerian Negara. Meskipun reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Presiden, namun pelaksanaan hak itu tidak boleh melanggar UU, sebab pelanggaran terhadap UU sangat berpotensi adanya pelanggaran hak orang/pihak lain.

Baca Juga:  Meski Tak Dapat Surat Tugas, Jukir Masih Rutin Bayar Retribusi

Oleh karena itu, Anang menambahkan, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara, semestinya menerapkan standar yang tinggi pula dalam hal kehati-hatian dalam pembuatan keputusan.

“Jika Presiden merasa kecolongan, maka dengan wewenangnya Presiden bisa pula mengusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi. Ini demi menjaga wibawa Presiden dan juga wibawa negara,” tegasnya.

Terlebih, ketidakhati-hatian di era Jokowi juga terjadi saat keluar surat kepada KPK dengan singkatan Komisi Perlindungan Korupsi, padahal seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi. “Ini juga tindakan yang tidak bisa dipandang remeh,” anggap Anang.

Baca Juga:  UAJY Luncurkan Chinese Corner

 

Terkait kesalahan-kesalahan itu, Anang juga mensinyalir adanya kendali di luar kendali Presiden. (Rep-03/Ed-03)