RUU Pengampunan Pajak, antara Penggenjot Pembangunan dan Ketidakadilan

Ilustrasi (liputan6.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Rencana DPR dan pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) hingga kini masih menjadi perdebatan publik.

Ekonom UGM, Akhmad Makhfatih mengatakan, di satu sisi, pengampunan pajak bisa meningkatkan penerimaan negara. Namun menurutnya, itu saja tidak cukup.

“Di level berikutnya juga diharapkan ada perubahan perilaku dari wajib pajak terkait kepatuhan dalam membayar pajak,” kata Akhmad seperti dilansir laman UGM, Jumat (22/4/2016)

Di negara-negara yang menerapkan kebijakan serupa , seperti Amerika Serikat dan Australia, lanjut Akhmad, kenyataannya, hasil yang diperoleh tidak terlalu menggembirakan karena peningkatan pemasukan pajak hanya berlangsung sementara.

Dalam jangka panjang, ia juga memprediksi, pemberlakuan aturan seperti ini justru dapat memunculkan ketidakadilan antara para wajib pajak yang patuh dengan wajib pajak yang mungkin secara sengaja menghindari atau menggelapkan pajak.

Olehkarena itu, ia berpendapat, perlu ada serangkaian kebijakan untuk mengedukasi wajib pajak, serta pemberlakuan sanksi yang tegas.

“Tanpa diikuti kebijakan yang mendukung, aturan ini bukan hanya tidak akan menunjukkan dampak positif, tetapi justru akan menimbulkan konversi, ketika wajib pajak yang patuh menjadi enggan membayar pajak karena mereka melihat bahwa wajib pajak yang tidak patuh pun tidak diberi hukuman,” anggapnya.

Pakar hukum pidana UGM, Edward Omar Sharif Hiariej juga menekankan pentingnya memikirkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di masa mendatang.

Penegakan hukum, kata Edward, menjadi hal yang diperlukan untuk menjalankan fungsi rehabilitatif, yaitu bagaimana membuat orang patuh dan berperilaku lebih baik.Salah satunya, dengan memperbarui ketentuan mengenai pajak sehingga perubahan yang dilakukan menjadi sesuatu yang menyeluruh, bukan sekadar untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun ini saja. (Rep-03/Ed-03)

Pos terkait