YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Ekonom, Yanuar Rizky berharap, pemerintah Indonesia membatalkan Perjanjian Dagang Resiprokal dengan Amerika Serikat (AS) atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Harapan tersebut dilontarkan Yanuar melalui podcast Ngobrol Ekonomi bertajuk “ART harus DIBATALKAN‼️Berteman dengan Amerika tak harus semahal ini,” di kanal youtube Awalil Rizky, yang diunggah pada 8 Maret 2026.
Yanuar berpendapat bahwa perjanjian terebut mengatur dua hal, yakni tarif dan komitmen.
Komitmen itu, sebut Yanuar, diantaranya terkait perpanjangan Freeport, dan Indonesia diperbolehkan melakukan relaksasi ekspor Rare Earth Elements (REE), dalam bentuk mentah. Ini bertentangan dengan keputusan sebelumnya yang akan menggalakkan hilirisasi.
Selain itu, imbuh Yanuar, pemerintah juga memperkenankan, jika ada perusahaan tambang yang investasinya bisa 100 persen milik AS.
Yanuar menilai, AS akan beralih ke REE sebagai petrodolar baru mereka. Donald Trump dan Kevin Wors juga berkali-kali mengatakan soal rare Earth ini adalah alat baru AS dalam geopolitik.
“Jadi yang kita tandatangani sebenarnya bukan soal tarif saja, tapi juga komitmen,” tegas Owner Aspirasi Indonesia Research Institute ini.
Hanya saja persoalannya, kata Yanuar, dengan penandatanganan komitmen itu, kedaulatan Indonesia jadi lepas. Sebab, dengan relaksasi ekspor mineral mentah, dan memberikan perpanjangan freeport itu, sebenarnya Indonesia secara tidak langsung turut membiayai krisis keuangan di AS.
“Kalau rare earth, seperti tembaga, emas dan segala macam diambil, maka masyarakat kita yang merasakan dampak lingkungan, polusi, bencana alam, dan menanggung beban biaya untuk membiayai krisis AS,” sesal Yanuar.
“Kita seharusnya malu kepada para pendahulu kita. karena sejak sebelum kemerdekaan, kita sudah anti-imperialisme,” tegasnya.
Meskipun, lanjut Yanuar, mungkin pemerintah melakukan diplomasi itu untuk menyelamatkan bangsa dari ancaman gagal fiskal, tapi dalam perjanjian timbal balik yang tak setara itu, Indonesia nyaris tidak mendapatkan apa-apa.
“Pertanyannya, ini sebenarnya demi bangsa atau demi kekuasaan?,” tanya Yanuar.
Oleh karenanya, Yanuar berpandangan bahwa masyarakat sebagai bangsa harus mengingatkan pemerintah bahwa dengan ART itu, keuntungan yang diperoleh Indonesia, tidak sebanding dengan kerugian yang akan ditanggung.
“Menurut saya, harganya terlalu mahal,” anggapnya.
Dengan adanya respon dari masyarakat, ia berharap AS dapat melihatnya sehingga pemerintah Indonesia juga ada kemungkinan keluar dari perjanjian dagang tersebut.
“Setiap kelompok cendikia juga harus mengatakan, seperti yang sudah dilakukan UGM yang menyatakan bahwa ART itu harus dibatalkan. Ini sebagai pendorong bagi pemerintah untuk membatalkan perjanjian itu,” imbuhnya.
Sejumlah Kampus Desak Pemerintah Batalkan ART
Sebelumnya pada 2 Maret 2026 lalu, Dewan Guru Besar (DGB) UGM menyampaikan pernyataan sikap mereka terkait ART, di Balairung Gedung Pusat UGM.
Ketua DGB UGM, M. Baiquni mengaku prihatin dengan adanya penandatanganan ART karena merugikan kedaulatan Republik Indonesia (RI)
Oleh karena itu, pihaknya menyerukan kepada Presiden dan para penentu kebijakan di pemerintahan, serta DPR di legislatif agarmencermati ulang isi.
Secara khusus, pihaknya juga meminta kepada Kementerian Luar Negeri agar mengupayakan pemerintah untuk tidak melepas semuanya itu dengan menempatkan Presiden pada posisi melanggar konstitusi dan undang-undang.
Sebab, ucap Baiqune, proses penandatanganan perjanjian yang tidak didasari konstitusi yang menyertakan DPR dan disahkan dengan undang-undang itu berpotensi melanggar pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 24 tahun 2000 pasal 10, serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 dan seterusnya.
“Isi perjanjian bersifat asimetris dengan memanfaatkan terbesar diperoleh Amerika, dan Indonesia akan menanggung sebagian besar biaya akibat banyaknya kewajiban yang membebani pemerintah dan rakyat Indonesia,” papar Baiquni dalam pernyataan sikapnya.
Selain itu, pihaknya menekankan bahwa berbagai klausul yang termuat dalam perjanjian ART berisiko terhadap kedaulatan Indonesia sebagai negara yang sejak merdeka mengembangkan politik luar negeri yang bebas aktif.
“Kami menghimbau kepada para akademisi di kampus-kampus seluruh Indonesia untuk bersama-sama melakukan kajian multidisiplin terkait dengan dampak ART bagi perekonomian dan kedaulatan Indonesia,” imbaunya.
Tak hanya UGM, kampus lain, seperti Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta juga menyerukan hal serupa.
Dalam pernyataan sikapnya pada 3 Maret 2026, Rektor UII, Fathul Wahid juga mendesak pemerintah untuk membatalkan ART.
Fathul meminta, pemerintah menyerap seluruh kritik dan keberatan publik atas perjanjian tersebut. Sekaligus, mengevaluasi substansinya yang berpotensi melemahkan posisi tawar Indonesia dan mengganggu kedaulatan ekonomi nasional, secara terbuka dan transparan.
“Hubungan bilateral harus dibangun atas dasar kesetaraan, saling menghormati, dan kepentingan nasional jangka panjang, bukan dalam kerangka ketergantungan maupun
tekanan geopolitik negara adikuasa,” tegasnya. (Rep-01)
