JAKARTA (kabarkota.com) – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara (moratorium).
Busyro berpendapat bahwa penghentian sementara MBG itu perlu dilakukan hingga pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaannya. Mengingat, berbagai upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah sejauh ini belum mampu menjawab persoalan mendasar yang muncul dalam program tersebut.
Busyro meyebut, salah satu persoalan utama yang perlu mendapat perhatian adalah aspek transparansi.
“MBG ini terindikasi kuat tidak transparan,” kata Busyro dalam siaran persnya, baru-baru ini. Proses perencanaan hingga pelaksanaan program belum sepenuhnya terbuka kepada publik sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan terkait tata kelolanya.
Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini juga menyoroti sejumlah persoalan yang sempat mencuat selama pelaksanaan program, mulai dari dugaan tindak pidana korupsi hingga kasus keracunan makanan yang menimpa penerima manfaat. Berbagai kejadian tersebut menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola secara menyeluruh.
Meski demikian, Busyro menegaskan, Muhammadiyah tidak menolak tujuan program penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik. Kritik yang ia disampaikan lebih ditujukan pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas perencanaan program.
Selain itu, Busyro juga menempuh jalur hukum dengan mengajukan uji materi (judicial review) terkait program MBG ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut mempersoalkan penggunaan anggaran pendidikan dalam APBN untuk mendanai program tersebut. Langkah judicial review yang diajukan ke MK ini merupakan bentuk kritik konstitusional. melalui mekanisme hukum yang tersedia. (Ed-01)
