Diskusi Publik Pro dan Kontra Pilkada Langsung vs via DPRD, di Kantor Muhammadiyah, Sabtu (27/9). (Tria/kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Bupati Sleman, Sri Purnomo menganggap, salah satu efek Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung, yakni ada pihak-pihak yang kehilangan mata pencaharian.
Hal itu disampaikan, Bupati Sleman dalam Diskusi Publik tentang Pro dan Kontra Pilkada, Langsung VS Via DPRD di Gedung Muhammadiyah DIY, Sabtu (27/9).
Salah satu yang kehilangan mata pencaharian itu, kata Kader Partai Amanat Nasional (PAN), adalah lembaga survei. Mengingat, saat Pilkada langsung, mereka berlomba-lomba untuk melakukan survei terkait tingkat penerimaan masyarakat, yang umumnya dilakukan secara transaksional.
"Kalau dalam Pilkada tidak langsung dilakukan cukup dilakukan dengan uji publik," kata Sri Purnomo.
Terkait pengesahan UU Pilkada pada 25 September kemarin, Sri Purnomo meminta, agar publik tidak perlu lagi menghujatnya. Sebab, pengesahan itu sudah menjadi produk legislasi.
Oleh karenanya Sri Purnomo berharap, agar partai politik bisa memilih calon kepala daerah yang lebih berkualitas.
Sementara, Ketua LHKP PWM DIY, Arif Jumali menilai bahwa mengembalikan Pilkada tidak langsung sebenarnya tidak serta-merta bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi saat Pilkada langsung.
"Pilkada langsung itu tidak sepenuhnya liberal, tetapi memang persoalan yang muncul juga tidak sederhana," kata Arif
Ia mencontohkan, berdasarkan data Kemendagri pada tahun 2005 lalu, dari 524 Kepala Daerah di Indonesia, 304 orang diantaranya tersangkut kasus korupsi. Meski begitu pihaknya juga sepakat jika perdebatan tentang Pilkada langsung atau tidak langsung ini sudah usai. Mengingat, dua sistem itu sesunngguhnya bukan pendekatan filosofis, tetapi lebih pada pendekatan teknis yang dipilih oleh aktor politik. Sementara bagi pihak yang tidak setuju, mereka memiliki kesempatan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain itu, peran organisasi sipil juga sangat penting dalam situasi seperti ini, kaitannya dengan pendidikan politik kepada masyarakat.
SUTRIYATI
