Moskow (kabarkota.com) – Perang gertak seperti sering terjadi di era perang dingin antara blok barat dengan blok timur, kembali terjadi. Kali ini terkait dengan akan diterapkan sanksi internasional kepada Rusia.
Majelis tinggi parlemen Rusia atau Dewan Federasi Rusia mengusulkan legislasi bagi pembekuan asset perusahaan-perusahaan Uni Eropa dan Amerika Serikat yang beroperasi di Rusia.
Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi Legislasi Konstitusi dan Masalah Hukum Rusia, Andrei Klishas, kepada wartawan seperti dimuat dalam ITAR-TASS News Agency. “Setiap sanksi seharusnya resiprokal (timbal balik),” tegasnya.
Karena itu, usulnya, ia ingin ada undang-undang yang bisa mengurangai peluang yang dimiliki presiden dan pemerintah. Dia akan meminta Ketua DPR untuk memerintahkan tiga komisi agar membuat rancangan undang-undang dan berjanji mendiskusikan soal ini dengan para ketua majelis rendah.
Di pasar keuangan Rusia, pemerintah negeri itu pada 3 Maret telah melepas 11,3 miliar rubel cadangan devisanya. Itu dilakukan untuk menyangga mata uang Rusia dari akibat “Senin Hitam” ketika rubel dihantam tekanan jual besar-besaran menyusul konflik di Ukraina.
Konflik Rusia dengan Ukraina dan Barat tersebut menyangkut Semenanjung Krimea. (antaranews/tya)
