YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Tulisan bernada protes kepada DPRD DIY tentang anggaran Trans Jogja yang dipangkas, viral di media sosial, baru-baru ini. Dalam selembar kertas yang tidak diketahui penulisnya itu, tertulis “Yth. DPRD DIY Kalau anggaran TransJogja dipangkas kami pulang sekolah naik apa? Pelajar sekolah tidak dapat tunjangan mobil dinas!” dan ditempel di salah satu halte Trans Jogja.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro menepis anggapan adanya pemangkasan anggaran untuk TransJogja.
“Kami meluruskan bahwa itu bukan pemangkasan, tetapi hanya pergeseran dulu untuk skala prioritas yang juga lebih utama,” tegas Nur saat dihubungi wartawan, pada 26 Agustus 2025.
Pihaknya menjelaskan, pergeseran anggaran itu mencuat ketika pembahasan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DIY Tahun Anggaran 2026. Mengingat, saat ini kondisi keuangan daerah dan dana transfer dari pusat sedang tidak baik-baik saja sehingga pihaknya melakukan pembahasan dinamika tersebut di komisi.
Lebih lanjut Nur mengaku sepakat dan siap untuk membantu mengatasi permasalahan lalu-lintas di DIY, terutama setelah nanti ada dua pintu tol masuk di Yogyakarta.
“Guna mengurangi kepadatan itu, kami sepakat nanti salah satu solusinya adalah kendaraan umum, yakni TransJogja yang digelola oleh PT AMI,” dalihnya.
Hanya saja, Nur menekankan bahwa sarana prasarana yang diperlukan tidak hanya armada bus, melainkan juga perbaikan jalan-jalan provinsi yang sekitar 37 persen kondisinya masih rusak sehingga pergerseran anggaran antara Rp 6 M – Rp 7 M itu nantinya akan digunakan untuk memperbaiki jalan terlebih dahulu. “Nanti kekurangannya akan kami tutup, apabila itu memang membutuhkan, karena masih ada sisa waktu… Di perubahan 2026 itu nanti kami akan usulkan untuk ditambahkan kembali,” sambungnya.
Nur menganggap, pergeseran anggaran itu tidak akan mengganggu pelayanan, karena hampir 17 tahun terakhir, PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI) terus mendapatkan subsidi dari Pemerintah Daerah (Pemda). Termasuk di tahun ini 2025 ini pun tetap mendapatkan subsidi utuh sekitar Rp 87 Miliar.
“Jadi dengan adanya subsidi dari APBD ini, Harapan kami, PT AMI meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan angkutan perkotaan,” pintanya.
Sementara disinggung soal tarif, Nur menambahkan, ada kesepakatan untuk tidak mengurangi kru supaya tidak berdampak kepada pengangguran. Namun bukan berarti tarifnya akan dinaikkan.
“Kami meminta kepada pengelola TransJogja dalam hal ini PT AMI, agar juga ada inovasi baru,” harapnya. Misalnya, dengan menggandeng pihak lain, melalui periklanan sehingga bisa membantu mengurangi bebannya APBD, sekaligus bisa mandiri.
Sedangkan terkait rencana penambahan jalur TransJogja ke di Wonosari di tengah pergeseran anggaran, Nur menyampaikan bahwa itu masih menjadi kajian, lantaran banyak hal yang harus dipertimbangkan. Termasuk, kemungkinan memberhentikan koperasi angkutan daerah atau antarkota atau sejenisnya di sana, dengan harapan jalur tersebut bisa terealisasi.
“Nanti pihak yang harus bergerak itu dari Dinas Perhubungan DIY dan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul. Kami dari dewan hanya mendorong agar itu nanti bisa terwujud. Itu memang harus duduk bersama,” paparnya. (Rep-01)
