Ilustrasi para petani saat menanam padi (Sumberfoto: www.persakademika.com)
JAKARTA
(kabarkota.com) – Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yakni 2003
hingga 2013, ada lebih dari lima juta petani Indonesia dipaksa
meninggalkan lahan pertanian. Salah satu penyebabnya diduga lantaran
minimnya perhatian dari pemerintah.
“Jumlahnya ada 5,07 juta
petani yang meninggalkan lahan pertanian. Itu dari jumlah total 31 juta
petani menjadi 26 juta petani yang sekarang," kata Koordinator Nasional
Aliansi untuk Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko di Jakarta sebagaimana
dilansir Antara, Jumat (17/10).
Tejo menjelaskan keluarga
produsen skala kecil berperan signifikan dalam mengentaskan kemiskinan,
kelaparan, dan menjadi tulang punggung kedaulatan pangan serta
pengelolaan alam secara berkelanjutan. Menurutnya, kedaulatan pangan
berbasis pada penghasil pangan skala kecil petani dan nelayan. Hal ini
sejalan dengan Badan Pangan Dunia yang menyatakan bahwa Indonesia harus
memperhatikan khusus bagi petani keluarga atau kecil karena mereka
menyumbangkan lebih dari 50 persen pangan dunia.
Mengacu
pada data Badan Pangan Dunia memang menyebutkan keluarga petani
merupakan penghasil pangan dunia. Dari 570 juta hektar lahan pertanian,
500 juta dimiliki oleh keluarga petani seluruh dunia dan dapat
menghasilkan lebih dari 57 persen produksi pangan di dunia.
Menurut
Tejo, pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib
dilindungi. Oleh sebab itu, ia melanjutkan, pemerintah mesti
mengedepankan kesejahteraan keluarga produsen pangan skala kecil dengan
tujuan mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan. "Negara harus menghormati
keinginan atau pilihan petani, melindungi petani, dan harus memenuhi
apa yang menjadi kebutuhan petani. Ini sangat penting," ujarnya.
Ia
berharap pemerintahan baru nanti dapat mengubah pola pemberian subsidi
petani berupa pupuk dan bibit langsung kepada petani atau penghasil
pangan. Selama ini, menurutnya, subsidi diberikan ke industri terlebih
dahulu baru kemudian di jual ke petani dengan harga murah. “Bicara
kedaulatan pangan, seharusnya subsidi diberikan langsung kepada petani
atau nelayan agar bisa membangun kedaulatan dan kemandiriannya," kata
dia.
AHMAD MUSTAQIM
