Ilustrasi: Aksi Jaringan Anti Korupsi Yogyakarta yang mendesak Pansel coret Capim KPK bermasalah. (Dok. kabarkota.com).
JAKARTA (kabarkota.com) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengajak semua pihak tetap mengawal dan menunggu 10 nama yang akan diajukan Presiden ke DPR secara resmi.
Ajakan tersebut disampaikan Agus, menyikapi pernyataan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang telah menjawab dengan terang berbagai masukan dari berbagai elemen masyarakat terhadap Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK agar mengkoreksi pekerjaan mereka.
Menurutnya, Presiden meminta agar Pansel tidak tergesa-gesa agar nama-nama yang akan ia serahkan ke DPR nantinya memang calon layak pilih.
“Saya berharap, suara dari masyarakat ini terus dilakukan dan diperbesar. Bukan hanya untuk tujuan jangka pendek dalam proses seleksi ini, tetapi juga untuk menjaga KPK agar tetap bekerja sebaik-baiknya,” kata Agus melalui pernyataan tertulis yang diterima kabarkota.com, 2 September 2019.
Sebagai Ketua KPK, sekaligus salah satu anak bangsa, Agus mengaku, pihaknya juga memiliki harapan agar Indonesia ke depan segera menjadi negara dan bangsa yang sejahtera, makmur, adil, serta bebas dari korupsi.
Pihaknya menambahkan, KPK secara kelembagaan juga mendukung proses seleksi Capim, dengan membentuk tim khusus untuk melakukan penelusuran rekam jejak calon dan menyerahkannya pada Pansel.
Sebelumnya, lanjut Agus, pihaknya juga telah menyampaikan adanya temuan sejumlah capim yang memiliki rekam jejak bagus. Meskipun, memang ada sejumlah temuan lain, seperti ketidakpatuhan dalam pelaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), dugaan pelanggaran etik, dugaan perbuatan menghambat penanganan kerja KPK, dan dugaan penerimaan gratifikasi.
“Penelusuran rekam jejak itu jelas dapat kami pertanggungjawabkan metode dan hasilnya. Bahkan Kami juga telah mengundang Pansel untuk melihat bukti-bukti pendukung, jika memang dibutuhkan. Sedikit banyak, kami berprasangka baik, Pansel pasti membahas temuan-temuan tersebut secara internal,” ucapnya.
Namun pihaknya menyadari, pekerjaan belum selesai sehingga seluruh elemen masyarakat perlu terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi, khususnya menjaga KPK melalui proses seleksi ini. Harapannya, semakin banyak dukungan publik, maka upaya pemberantasan korupsi yang akan dilakukan ke depan akan semakin berkualitas.
Dengan begitu, kata Agus, KPK dapat berkontribusi lebih signifikan mendukung program-program Pemerintah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, serta menempatkan Indonesia dalam posisi lebih terhormat, karena pemerintahan bersih terwujud.
“KPK berjanji akan membalas semua itu dengan berupaya bekerja sebaik-baiknya dalam menangani korupsi, dan mencegah uang negara atau hak-hak dari masyarakat diselewengkan oleh para pejabat publik,” tegasnya.
Guru Besar Sejumlah Universitas Turut Bersuara
Sebelumnya, sejumlah Guru Besar dari berbagai universitas mengirimkan surat kepada Presiden RI dan meminta agar Presiden memilih calon Pimpinan KPK yang berintegritas dan tidak bermasalah. Terdapat setidaknya 20 guru besar dari berbagai universitas di Indonesia. Dua diantaranya, Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Gadjah Mada (UGM)
Guru Besar UI, Sulistyowati Irianto berpendapat bahwa KqPK adalah garda terdepan bagi Indonesia yang bersih dari korupsi. Penegakan hukum dan jaminan demokrasi salah satunya ditentukan oleh KPK yang kuat sehingga komisioner KPK harus tokoh-tokoh yang terbukti memiliki sifat kenegarawanan dan tidak punya cacat cela sedikitpun dalam hal korupsi sejak dari pikiran, ucapan dan tindakan.
Sedangkan Guru Besar UGM, Sigit Riyanto juga menilai, pemberantasan Korupsi merupakan upaya Bangsa Indonesia untuk membangun masa depan yang lebih maju, beradab, adil dan sejahtera. KPK memiliki mandat yang mulia untuk mengawal upaya Penberantasan Korupsi.
“Memilih Pimpinan KPK yang tidak berintegritas dan tidak memiliki rekam jejak yang baik, berarti melemahkan upaya Pemberantasan Korupsi. Upaya membangun masa depan Indonesia yang adil, beradab dan sejahtera dipertaruhkan, bahkan mengalami kemunduran,” anggap Dekan Fakultaa Hukum UGM ini, melalui pernyataan tertulisnya, pada 1 September 2019
Selain itu, KPK juga mendengar banyak sekali pernyataan sikap baik secara visual ataupun lisan dari berbagai guru bangsa, seperti, Shinta Nuriyah dan Buya Syafii Maarif yang bahkan bersedia datang ke KPK dan menyampaikan sikapnya pada hari Rabu, 28 Agustus 2019 lalu.
Sehari kemudian, sejumlah tokoh seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ketua Umum PBNU, dan tokoh-tokoh bangsa lainnya juga menyampaikan harapannya agar KPK diselamatkan dan proses seleksi capim menghasilkan orang-orang yang benar-benar berintegritas.
Jaringan Anti Korupsi Yogyakarta: Coret Capim Bermasalah!
Berbagai aksi demonstrasi dan geliat suara-suara mendukung KPK juga terdengar dari berbagai daerah di Indonesia. Termasuk di Yogyakarta. Salah satunya, pada 31 Agustus 2019 lalu, puluhan koalisi masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Anti Korupsi (JAK) Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman Gedung Agung. Pada kesempatan tersebut, mereka menuntut agar Pansel mencoret nama-nama Capim KPK bermasalah.
Aksi “Jogja Selamatkan KPK” itu, sekaligus sebagai rangkaian dari pernyataan sikap JAK Yogyakarta terhadap seleksi Capim KPK yang pada intinya meminta Presiden turun tangan dalam proses seleksi Capim KPK. (Ed-01)
