Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, abdul Mu’ti. (dok. fb abdul mu’ti)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Rencana aksi 22 Mei oleh sekelompok massa mendapatkan penyikapan dari banyak pihak. Salah satu yang turut menyuarakan pernyataan sikap adalah Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, abdul Mu’ti.
“Penyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Sepanjang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, aksi massa merupakan wujud partisipasi publik dalam demokrasi yang harus dihormati,” kata Abdul Mu’ti dalam siaran pers yang diterima kabarkota.com, Minggu (19/5/2019)
Penyelenggara Pemilu, lanjut Mu’ti, hendaknya tetap bekerja profesional sesuai dengan undang-undang. Meskipun aksi tersebut terkait penyikapan mereka atas hasil Pemilu 2019.
“Sebagai lembaga negara yang mandiri, KPU dan Bawaslu harus tetap independen dan adil, tidak boleh tunduk oleh tekanan siapapun, kelompok, dan lembaga manapun, baik Pemerintah, partai politik, maupun aksi-aksi massa,” pintanya.
Selain itu, pihaknya juga berpendapat bahwa semestinya segenap warga bangsa berusaha menjadi warga negara yang baik, mematuhi hukum, dan perundang-undangan. Khusus kepada para elit, hendaknya bisa menjadi teladan bagaimana berbangsa dan bernegara yang sebaik-baiknya dengan tidak memperalat rakyat untuk meraih kekuasaan, jabatan, serta kepentingan pribadi dan golongan.
Kepada partai politik, para calon legislatif, dan calon presiden-wakil presiden beserta para pendukungnya, Mu’ti berharap agar dapat berjiwa besar, legawa, arif, dan bijaksana menerima hasil-hasil Pemilu sebagai sebuah kenyataan dan konsekwensi dari kehendak rakyat Indonesia.
“Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu hendaknya menempuh jalur hukum dan undang-undang dengan tetap mengedepankan dan mengutamakan persatuan dan kerukunan bangsa,” ucapnya.
Begitupun aparatur keamanan, Pihaknya meminta agar bisa bekerja profesional untuk menjaga keamanan masyarakat, bangsa, dan negara dengan tidak bertindak represif dan pre-emptif dengan mengutamakan pendekatan persuasif dan menghindari cara-cara militeristik agar terhindarkan dari bentrokan fisik dan jatuhnya korban jiwa.
Bagi para tokoh dan pemimpin bangsa, Mu’ti menyerukan supaya duduk bersama dengan pikiran jernih dan hati bersih melaksanakan musyawarah untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara, sehingga ada jalan keluar terbaik yang bisa diterima semua pihak bukan zero sum game.
Lebih lanjut pihaknya mengimbau agar warga Persyarikatan Muhammadiyah bisa menjadi warga negara yang santun, taat hukum, dan mengikuti khittah dan kepribadian Muhammadiyah.
“Sesuai dengan point ketiga Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup, Muhammadiyah mematuhi hukum yang berlaku di NKRI, warga Persyarikatan hendaknya tidak mengikuti hiruk pikuk aksi massa 22 Mei 2019,” tegasnya.
Warga Muhammadiyah hendaknya menerima apapun hasil Pemilu dan siapapun yang terpilih sebagai Presiden-wakil presiden dengan tetap berdasarkan tuntunan amar ma’ruf nahi munkar sesuai paham Muhammadiyah. (Ed-01)
